Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu diantara simpatisan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperkenankan kadernya memakai kampanye negatif dalam Penentuan Umum 2019. jasa kampanye online bisa menjadi solusi untuk kamu. PKS menjelaskan kampanye semacam ini diperuntukkan supaya pemilih tahu dengan tentu calon pilihannya. Walau demikian, menurut Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, pemakaian kampanye negatif itu harus berdasar data serta bukti. Tidak bisa ke arah fitnah. "Seperti menikah, di Islam ada ta'aruf. Maksudnya agar sama-sama kenal, hingga tahu positif serta negatifnya calon kita seperti apa. Ditambah lagi ini lebih-lebih pilih seseorang presiden," tutur Pipin Sopian Senin (15/10). "Karena itu harus bisa info, data, serta bukti yang benar," tutur Pipin. Satu diantara kampanye negatif berbasiskan bukti yang disuarakan tim Prabowo-Sandi, klaim Pipin, ialah di bagian ekonomi dimana Presiden Joko Widodo sudah pernah menjanjikan perkembangan ekonomi sebesar 7% per tahun tetapi sebenarnya cuma 5%. Situs Skandal Sandiaga Uno serta wanita di pergerakan kampanye hitam Pemilihan presiden 2019: 'Kampanye hitam SARA masih ampuh untuk mengeksploitasi tingkah laku pemilih' Pakaian hitam, kotak-kotak, serta putih bisa digunakan waktu mencoblos Hal-hal lain tentang pengakuan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak membagi-bagi bangku menteri pada partai konsolidasi. Tetapi beberapa menteri datang dari parpol simpatisan dipilih jadi pembantunya. Menteri yang disebutkan terhitung Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dari Golkar serta Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan Wiranto dari Hanura. "Jadi beberapa hal itu harus disibak ke publik. Hingga publik memahami keadaannya serta siapa capres yang diambil mereka," sambungnya. Tetapi demikian, tidak selalu kampanye negatif yang dibiarkan partai pengusung Prabowo-Sandi ini. Menurut Pipin, bagian kampanye negatif cuma 20% serta bekasnya mengemukakan kampanye positif dari capres-cawapres. Dia memberikan contoh tentang jadwal penting kerja capres-cawapres masalah sembako murah, pelebaran lapangan kerja, memberi dukungan pembasmian korupsi, serta menampik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Di masa Jokowi harga sembako mahal serta pasti simpatisan Jokowi tidak ingin info itu ada. Walau sebenarnya sebenarnya demikian. Masak ingin ditutup-tutupi? Datanya memang mahal," sebut Pipin. Ia jamin, kampanye negatif yang dilemparkan kubunya tidak akan ke arah rumor SARA. Tidak hanya dengan fakta dilarang agama, rawan berlangsung pelanggaran hukum. "Jadi kami menghindarkan kampanye yang menggerakkan kedengkian atau SARA. Kami ingin kampanye ini memberi info yang sepenuhnya pada beberapa pemilih hingga mereka pilih dengan logis serta hati nurani," jelas Pipin. Apa komentar tim Jokowi? Kampanye dengan ekspresi nyinyir Hak atas fotoREUTERS Image caption Team simpatisan Jokowi menjelaskan kampanye negatif tidak memberi pendidikan politik yang baik. Wakil Ketua Team Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menuding tim Prabowo-Sandiaga tidak memberi pendidikan politik yang baik untuk warga. Yang seharusnya dikerjakan faksi musuh, kata Arsul, ialah menyediakan penawaran berbentuk jalan keluar atas kekurangan sang petahana. "Yang perlu diprioritaskan harusnya kampanye positif, beradu ide, beradu program, beradu inspirasi. Tetapi jika diprioritaskan kampanye negatif ditambah dengan ekspresi nyinyir serta ajaran kedengkian walau bukan fitnah, itu tidak memberi pendidikan politik yang baik," tutur Arsul Sani. Ia cemas bila kampanye negatif yang sekarang berhamburan di sosial media dilanjutkan, akan ke arah pada kampanye hitam seperti yang berlangsung pada Pemilu 2014 yang lalu. Penyebabnya tidak semua warga dapat memperbedakan mana kampanye negatif serta kampanye hitam. "Kecenderungannya akan gampang menjadi kampanye hitam. Itu masalah di warga Indonesia yang perlu kita mengaku, jika tingkat pendidikannya tidak rata. Bahkan juga sebagian besar pemilih di Indonesia itu berpendidikan SD serta ada yang tidak lulus SD," sambungnya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku, team kampanye Jokowi-Maruf sudah memiliki komitmen tidak untuk menggunakan kampanye negatif maupun kampanye hitam dalam menyerang rivalnya. Perintah itu, tuturnya, telah dikatakan pada kader pada tingkat propinsi sampai kota. Walau, dia sendiri mengaku masih ada anggotanya yang memakai kampanye negatif untuk menyerang calon presiden Prabowo. Tetapi aksi itu adalah balasan atas serangan santer yang terlebih dulu dikerjakan tim musuh. "Dari bagian kami, sangatlah meredam diri tidak untuk mengutarakan masalah HAM yang melilit Prabowo sebagia bentuk kampanye negatif maupun kampanye hitam. Kalaulah ada itu ialah tanggapan, bukan serangan pendahuluan." Kampanye negatif 'bukti minim gagasan' Bagaimana juga, kampanye negatif menurut pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, masih dibutuhkan untuk ungkap kelebihan serta kelebihan semasing calon. Seandainya, bertumpu pada data. Bukan fitnah yang mengarah pada kampanye hitam. "Jika kampanye negatif bisa saja. Agar ada kontrasnya. Contohnya tim Prabowo memandang pembangunan infrastruktur tidak pas sebab dibiayai utang. Itu kan tunjukkan kekurangan. Tetapi jangan berhenti disana. Jika tidak bisa gunakan utang, lalu bagaimana? Adakah langkah lain?" tutur Djayadi Hanan. Masalah 'foto' Azwar Anas: Kenapa warga lebih menyorot rumor 'moral perseorangan daripada kepribadian publik'? Kampanye paling akhir, beberapa calon Pilgub Jakarta unjuk artis serta tokoh Pemilihan kepala daerah DKI: Di antara suka pada serta pilih calon "Demikian pula dengan tim Jokowi yang menyerang dengan rumor Ratna Sarumpaet. Itu dapat digunakan untuk lemahkan kepemimpinan Prabowo. Kok gampang sekali ditipu?" sambungnya. "Jika kampanye hitam contohnya Jokowi itu Kristen, Cina, PKI. Tetapi rumor demikian tidak laris. Konsumennya itu-itu saja, yang sejak dari awal antijokowi, ya telah." Djayadi menerangkan, ketidaksamaan kampanye negatif serta kampanye hitam dapat dibedakan oleh kebenaran pesan serta maksudnya. Katanya, kampanye negatif harus mengacu pada data atau bukti yang ada serta mempunyai tujuan untuk tunjukkan kekurangan musuh. Sesaat kampanye negatif, umumnya diberi bumbu fitnah dengan arah menjatuhkan musuh politiknya. Hak atas fotoAFP Image caption PKS menjelaskan kader bisa berkampanye negatif asal didasarkan pada data serta bukti. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, intimidasi sangsi buat aktor Kampanye Pemilihan kepala daerah berbentuk menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perorangan, serta/atau barisan warga ialah pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan serta/atau denda paling dikit Rp600.000 atau terbanyak Rp6 juta. Dalam pengamatannya, kampanye negatif telah dikerjakan oleh ke-2 tim di sosial media. Namun, minim jalan keluar. Walau sebenarnya, kata Djayadi, yang diharapkan publik sekarang bukan sekedar sama-sama serang serta membalas. Dan juga mendatangkan ide atas masalah yang dihadapi warga. "Jika inspirasi atau jalan keluar, belum terlihat. Contohnya bagaimana oposisi mengomentari petahana masalah perkembangan ekonomi yang 5 %. Itu kan masukan. Tetapi bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Apa dengan program OK OCE?" jelas Djayadi. "Jadi sampai sekarang, baru sebatas mengidentifikasi permasalahan. Tetapi jalan keluarnya belum diperlihatkan. Tidak ada inspirasi baru." Pemilih milenial kehendaki jalan keluar Lalu seperti apa tanggapan pemilih milenial melihat kampanye negatif berseliweran, khususnya di sosial media? Winna Wijayanti (24 tahun), pegawai swasta di Jakarta Pusat, akui mempermasalahkan hal tersebut. Menurut dia, beredarnya info negatif mengenai semasing calon mungkin saja tolok ukur kenal kepribadian mereka. Namun, dia ingin ke-2 faksi sama-sama bertanding ide daripada sama-sama menyanggah. "Inginnya lebih ke beradu ide seperti diserukan netizen. Contohnya masalah pendidikan, ke-2 tim tidak ada yang komentar. Belakangan ini saja pak Jokowi, itu juga jadi presiden," tutur Winna. Demikian dengan Anggun Tri Kusumawardani (25 tahun). Kata mahasiswi di Sekolah Tinggi Pengetahuan Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) ini, semasing calon presiden serta calon wakil presiden belumlah ada yang menunjukkan inspirasi baru ke publik. "Jika dengan eksplisit belum kelihatan sich. Contohnya tim sukses Jokowi atau Prabowo untuk kasih inspirasi apa ke warga, belum lihat," kata Anggun. "Jika di sosial media hanya beradu alasan antar dua simpatisan, tetapi tidak ada data serta asumsinya ngawur." kampanye online bisa menjadi peluang.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |